Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. Di hadiri Kepala RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak serta beberapa Kepala OPD yang terkait. Rapat di pimpin oleh H. Ali Subkan, S.Ag selaku Ketua Komisi B dan bertempat di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak.

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 penambahan anggaran untuk Perangkat Daerah, sebagai berikut :


1.  Dinpertan ditambahkan anggaran sejumlah Rp. 60.000.000,-

2. Pengurangan Belanja dari Belanja Program Pelayanan BLUD/Puskesmas sejumlah Rp. 2.094.634.500,-. Hal ini dikarenakan pengelolaan BLUD/Puskesmas tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2019 namun dilaksanakan pada tahun 2020.

3. Dinlutkan untuk sarana dan prasarana TPI DI ditambambah sejumlah Rp. 200.000.000,-

4.  Dinas Kesehatan ditambahkan Anggaran sebagai berikut :

  • Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit sejumlah Rp. 84.225.000,-
  • Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran sejumlah Rp. 30.000.000,-
  • Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan sejumlah Rp. 40.000.000,-
  • Kegiatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 15.000.000,-
  • Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat sejumlah Rp. 10.000.000,-
  • Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Meniular sejumlah Rp. 40.000.000,-
  • Kegiatan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu sejumlah Rp. 15.000.000,- 

5. BPKPAD untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di tambahkan sejumlah Rp. 200.000.000,-

6. Penggeseran atau perubahan kegiatan yang berasal dari pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Demak tertuang dalam matrik terlampir.

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Komisi B  (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak, Komisi B memberikan saran sebagai berikut :

1. Terkait dengan program bantuan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial lainnya, hendaknya eksekutif pengampu melakukan langkah – langkah sosialisasi terkait dengan program - program bantuan tersebut terkait dengan regulasi, mekanisme, dan proses pencairannya.

2. Dalam merencanakan pembangunan daerah, hendaknya pemerintah daerah melalui OPD terkait, melakukan komunikasi secara intens kepada DPRD agar target perencanaan maupun target pelaksanaan program / kegiatan diperoleh hasil yang betul – betul maksimal.


Share this post on: