Pelantikan Agus Haryono Sebagai Anggota Legislatif

13502107_579220832260825_2094287802535741484_nDEMAK – DPRD Kabupaten Demak melakukan perggantian antar waktu (PAW) terhadap keanggotaan Fraksi Partai Gerinda. Agus Haryono dilantik sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra mengantikan Maskuri.
Pergantian antar waktu (PAW) dilakukan setelah sebelumnya anggota dari partai Gerinda, Maskuri mengundurkan diri lantaran mencalonkan diri sebagai wakil bupati pada Pilkada 2015.
Pengambilan sumpah dan pelantikan Agus Haryono dipimpin Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin dalam rapat paripurna istimewa, Selasa (10/5). Hadir pada kesempatan itu Bupati M Natsir, Wakil Bupati Joko Susanto, Wakil Ketua DPRD S Fahrudin Bisri Slamet, jajaran Forkompinda dan anggota DPRD Demak.
Proses PAW Fraksi Partai Gerindra ini berlangsung hampir sembilan bulan. Sebelumnya, Maskuri yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Demak tersebut mengajukan pengunduran diri pada 5 Agustus 2015.
Pengunduran diri dilakukan karena Maskuri mengajukan diri sebagai calon wakil bupati mendampingi Harwanto pada Pilkada 2015. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terbaru bahwa syarat mundur dari jabatan diberlakukan bagi PNS dan anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sekretaris DPC Gerindra, Ali Subkan menyampaikan, mekanisme PAW sudah sesuai ketentuan yakni perolehan suara tertinggi dalam satu daerah pemilihan (Dapil). Maskuri sendiri, berasal dari Dapil 3 mencakup wilayah Kecamatan Sayung, Guntur dan Karangtengah.
“Di dapil itu ada tiga orang yang meraih suara tinggi yakni pertama Muntohar, lalu Maskuri dan Agus Haryono. Jadi Agus yang berhak diajukan sebagai pengganti Maskuri,” terangnya.
Agus yang hadir bersama keluarganya, mengaku akan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, dan memperjuangkan sikap politik partainya.
Menurutnya, banyak program pembangunan Kabupaten Demak yang membutuhkan dukungan legislatif. Program-program tersebut harus mendapat kontrol atau pengawasan dari legislatif, baik pada tataran penyusunan anggaran maupun pelaksanaanya.
“Tujuannya sudah baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan daerah. Namun perlu ada kontrol dan evaluasi yang serius dari DPRD,” katanya. (VR2)