Kunjungan Komisi D DPRD Kab. Demak ke Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Ponorogo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam penyusunan LKPJ-nya. Pada produk hukum daerah, biasanya banyak penegakan Perda yang belum maksimal, baik itu terkait dengan keterbatasan anggaran maupun personil. Tetapi hal itu seharusnya tidak selalu dijadikan alasan setiap tahunnya. Disamping itu sosialisasi perda yang sudah diundangkan kepada masyarakat terutama Perda yang krusial, wajib dilakukan walaupun dengan anggaran yang terbatas pula. Sedangkan  untuk LKPJ Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 ini merupakan implementasi perwujudan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tantang RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut masih menjadi rujukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baru diundangkan tanggal 13 Maret 2019 rujukan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah peraturan terdahulu.